Pulihkan Hulu DAS Citarum, Butuh 24 Juta Bibit Pohon

Pulihkan Hulu DAS Citarum, Butuh 24 Juta Bibit Pohon

11 Dec 2019 | 07:27 WIB | Jabar Tanggap

430 dilihat

BANDUNG- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat membutuhkan sekitar 24 juta bibit pohon untuk memulihkan lahan kritis di sepanjang hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Epi Kustiawan, DAS Citarum yang memiliki luas 600 ribu hektare dari Cisanti sampai Muara Gembong, Bekasi, memiliki lahan kritis seluas 199 ribu hektare yang terbagi dalam beberapa hulu DAS.

“Diluar kawasan 62 ribu hektare dibutuhkan 24 juta bibit pohon, kebutuhan 24 juta diluar kebutuhan Jawa Barat sedang diusahakan pencarian sumber pendanaanya, dikolaborasikan dari berbagai sumber pendanaan, bisa saja melalui CSR, atau mungkin dari dana desa,” kata Epi, dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Selasa (10/12).

Epi mengatakan lahan kritis yang ada di DAS Citarum mencapai kurang lebih 77 ribu hektare yang terdiri dari 15 ribu hektare merupakan lahan di dalam kawasan dan lahan di luar kawasan seperti lahan milik masyarakat ada sekitar 61 ribu hektare.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil mengatakan, bagian dari upaya untuk mengatasi lahan kritis di Jawa Barat , Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Lingkungan Hidup,Forum Komunikasi Pinpinan Daerah atau Forkominda dan Komunitas penggiat lingkungan melakukan gerakan serentak penanaman pohon.

“Penanaman sekitar 17 ribu pohon dalam rangka pemulihan DAS Citarum Bagian Hulu di Wilayah Kawasan Bandung Utara, penanaman sebanyak 17 ribu berbagai jenis pohon-pohon produksi sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi  lahan kritis di hulu Sungai Citarum,” ucapnya.

Gubernur juga menyatakan, bagian dari upaya untuk menjaga KBU dari ancaman alih fungsi lahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KBU untuk menghilangkan tafsir-tafsir tentang KBU yang selama ini keliru.

“Bersama Kodam III Siliwangi siap mendeklarasikan bahwa KBU bagian dari DAS anak sungai Citarum sehingga penegakan hukum  nantinya tidak hanya melibatkan Satpo PP saja tetapi juga TNI/ Polri dan Kejaksaan,” tegasnya. (Parno).

 

 

 


Komentar

04 Jun 2020
;