JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menyadari penambahan utang negara selalu menjadi isu yang sensitif di publik. Namun di sisi lain, utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran belanja negara.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hanya ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah dalam kondisi saat ini. Menambah utang untuk membangun infrastuktur atau sebaliknya.

“Kalau mau (cari) aman ya enggak bangun infrastuktur banyak-banyak,” ujarnya saat menggelar rapat kerja dengan Komisi XI, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Namun masalahnya tutur Darmin, hal yang paling tertinggal di Indonesia adalah infrastruktur. Bahkan infrastuktur di Indonesia dinilai tertinggal sangat jauh dibandingkan negara lain.

Pilihannya pelik, jika pemerintah tidak membangun infrastuktur lebih dari negara lain membangun, Indonesia tidak akan bisa mengejar, bahkan mendekati negara lain sekalipun.

“Terlalu jauh sudah kita tertinggal dalam bidang infrastruktur,” kata Darmin. (Baca: Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita)

Berdasarkan data akhir Mei 2017, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.672 triliun. Angka ini melonjak Rp 1.069 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir 2014 lalu.

Diperkirakan utang pemerintah akan terus membengkak seiring pelebaran defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,92 persen pada tahun ini.

Di tengah kondisi pelik itu, pemerintah coba mendorong skema pembangunan tanpa harus membebankanya kepada anggaran negara, yakni dengan melibatkan pihak swasta.

Peran swasta di dalam pembangunan diperbesar. Namun swasta juga hitung-hitungan, tak mau berinvestasi di bidang infrastruktur yang margin keuntungannya kecil.

Sementara itu, banyak proyek stategis nasional merupakan proyek pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak menguntungkan bagi swasta lantaran ada di pelosok-pelosok republik.

Pemerintah lantas mulai mendorong skema pelepasan infrastrukturyang menguntungkan kepada swasta. Misalnya, pengelolaan jalan tol di Jabotabek, atau bandara internasional diserahkan ke swasta.

Dana hasil pelepasan infrastruktur itu lantas digunakan untuk membangun infrastuktur di pelosok. Namun pemerintah menyadari, hal ini masih sulit dilakukan lantaran tidak semua pihak di pemerintah maupun BUMN setuju.

Pemerintah menilai masih perlu waktu untuk mengubah paradigma pembangunan ditubuh pemerintah dan BUMN dalam waktu bersamaan.

 

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com