Menelisik Kepemimpinan Aher Jawab Kompleksitas Metropolitan Raya

20 Oct 2011 | 15059 VIEWS
JABAR INFO - "Kita dorong agar lebih baik lagi," tutur singkat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada wartawan, ketika menerima estafet kepemimpinan ketua Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur), tiga tahun lalu. Gubernur yang kerap disapa Aher ini menggantikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada Kamis, 20 Oktober 2011.
 
Dalam Rapat Paripurna BKSP di Gedung Balai Agung Balaikota DKI Jakarta saat itu, Aher memang tidak panjang lebar berwacana mengenai rencana yang akan digelarnya. Seperti yang ditegaskannya kepada pers usai paripurna, dia hanya menyatakan tekadnya agar badan yang dibentuk berdasar Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek ini "lebih baik lagi".
 
Kamis, 2 Oktober 2014, BKSP kembali menggelar rapat paripurna. Pada rapat badan yang beranggota tiga provinsi (DKI Jakarta, Jabar, dan Banten), serta sembilan kabupaten/kota (Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) ini, kepemimpinan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Banten.
 
Agenda utama lainnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjelaskan paripurna dimaksud berupa penandatangan naskah-naskah kesepakatan kerjasama. "Ada penandatangan kesepakatan kerjasama pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan ketiga provinsi. Selain itu ada kesepakatan Rencana Induk Kerjasama Penanganan Banjir di Kawasan Kabodetabek, berupa penanganan secara struktural atau pembangunan sarana fisik," papar Aher di Kota Bandung, Rabu, 1 Oktober 2014.
 
Mengenai hasil kerja BKSP selama tiga tahun terakhir, Aher menegaskan sejumlah kesepakatan kerjasama penanganan penataan ruang, transportasi massal, pengelolaan sumberdaya air, ketahanan pangan, dan agribisnis.
 
Selain itu, Aher menambahkan, BKSP pun melahirkan program pendidikan dan kesehatan warga di perbatasan ketiga provinsi, serta bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 
"Kita telah menggelar sejumlah program aksi sebagai solusi mendasar atas beberapa permasalahan serius di Jabodetabekjur. Jadi bukan sekadar rekomendasi, misalnya soal banjir dan kemacetan, khususnya di Ibukota Negara. Manfaatnya akan dinikmati beberapa tahun ke depan," tandas Aher lagi.
 
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahan Lembaga Penelitian Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Dede Mariana menilai hasil kerja BKSP tiga tahun terakhir terbilang positif. Hal ini dicapai atas koordinasi cukup baik para kepala daerah yang tergabung dalam badan, meski beberapa persoalan perlu dipecahkan.
 
"Ada beberapa hasil nyata. Capaian ini diperoleh berkat keseriusan Gubernur Jabar selaku ketua mem-follow up rekomendasi BKSP kepada pemerintah pusat. Kalau tidak rajin mendatangi kementerian terkait, khususnya Pekerjaan Umum, sulit menjalankan program aksi," tegas Prof. Dede, yang juga Gurubesar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, di Kota Bandung, Rabu, 1 Okrober 2014.
 

Program Aksi
 
Sekretaris BKSP Jabodetabekjur Asep Sukarno secara terpisah merinci hasil kerja BKSP di bawah kepemimpinan Aher. "BKSP melahirkan sejumlah rekomendasi, yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama, hingga implementasinya, atas beberapa persoalan mendasar yang dihadapi wilayah Jabodetabekjur, khususnya DKI Jakarta," papar Asep.  
 
Jebolan Teknik Sipil-Infrastruktur pada Institut Teknologi Bandung (ITB) itu merinci beberapa program aksi yang signifikan. Antara lain, ulas Asep, kesepakatan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor.
 
Kedua bendungan tersebut bakal mengurangi intensitas banjir di DKI Jakarta setiap musim hujan, selain menjadi sumber air baku untuk minum bagi warga di Ibukota. Warga Jakarta berharap kedua proyek segera rampung.
 
"Untuk mempercepat realisasi pembangunan kedua bendungan, Gubernur Jabar selaku Ketua BKSP Jabodetabekjur mengusulkan revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur. Pasalnya, kedua bendungan atau waduk belum masuk dalam tataruang Kabupaten Bogor," papar Asep.
 
Menurut Sekretaris BKSP Jabodetabekjur, usulan revisi yang diajukan Mei 2013 tersebut direspon positif pemerintah pusat. Ini berarti, kata Asep, tidak perlu menunggu perubahan ketetapan tataruang Kabupaten Bogor, untuk pembangunan kedua bendungan.
 
Ditambahkan, terdapat pula program aksi revitalisasi situ-situ di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang membentang di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.
 
"Untuk perampungan Rencana Induk Kerjasama Penanganan Banjir kawasan Jabodetabek, kita berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Bappeda Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten," ungkap Asep.
 
Selain itu terdapat unsur Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sebagai wujud keseriusan, menurut Asep, BKSP menggandeng Urban Water Management Training di Belanda.
 
"Sudah ada kesepakatan bersama (MoU) Rencana Aksi Multi Pihak untuk Implementasi Pekerjaan (RAM IP) Penanganan Banjir di Kawasan Jabodetabek, menindaklanjuti pertemuan wakil Kementerian PU, para gubernur, dan bupati/walikota di Bendung Katulampa beberapa waktu lalu," tegasnya.
 
Karya kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan lainnya, masih menurut Asep, yakni kesepakatan perluasan jaringan transportasi busway. Armada busway dari Pulogadung, Jakarta Timur, menuju Komplek Perumahan Harapan Indah, Bekasi, telah dinikmati manfaatnya masyarakat banyak.
 
Sementara perluasan jalur busway dari Jakarta Barat menuju Kota Tangerang tersendat karena perlu perubahan trase. "Trase yang sebelumnya ditetapkan belum mendapat persetujuan Walikota Tangerang. Jadi ada perubahan trase," ujar Asep.
 
Ditambahkan, kesepakatan besar lainnya yang juga menyangkut moda transportasi massal yakni perluasan jaringan busway dari Cililitan, Jakarta Timur, menuju Bogor. Jalur busway ini memanfaatkan eksisting jalan tol.
 
"Akhir 2014, kita mencoba perluasan jaringan busway Jakarta-Bogor menggunakan jalan milik tol. Diharap nantinya dibuat trase baru, apakah jalan layang atau jalan baru," Asep menjelaskan lebih detail.
 
Sekretaris BKSP juga memaparkan pihaknya pun kini melakukan evaluasi atas Perjanjian Kerjasama (PKS) mengenai pembangunan perluasan jaringan busway. Rencana dimaksud berupa pembangunan koridor utama regional yang menghubungkan wilayah Jakarta Timur-Kota Bekasi, serta penjajakan jalur Jakarta-Depok dan Jakarta-Bogor.
 
Khusus jalur moda transportasi massal Jakarta-Bogor, yang dimulai dari koridor Cililitan, Kramatjari, Jakarta Timur, dirancang melalui eksisting jalan Tol Jagorawi menuju Kota Hujan.
 
"Akhir 2014, kita mencoba perluasan jaringan busway Jakarta-Bogor menggunakan jalan milik tol. Diharap nantinya dibuat trase baru, apakah jalan layang atau jalan baru," Asep menjelaskan lebih detail.
 

Grand Design
 
Asep menegaskan lagi beberapa hasil konkret koordinasi lintas wilayah yang digagas BKSP Jabodetabekjur di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan. Selain seputar pengelolaan sumber daya air, khususnya yang melingkupi Sungai Ciliwung dan Cisadane (Banten), juga terdapat bidang ketahanan pangan.
 
Di bidang ketahanan pangan, BKSP Jabodetabekjur menggagas pendirian Pusat Distribusi Agrobisnis. Kesepakatan tiga gubernur ini nantinya ditindaklanjuti dengan pola business to business (B to B). "Ada lagi bidang lingkungan hidup dan kesehatan," tutur Asep.
 
Atas karya konkret itu, Asep mempertanyakan sikap pesimistis beberapa pihak terhadap peran BKSP Jabodetabekjur. Menurutnya, kerja BKSP Jabodetabekjur memang kurang terlihat karena sifatnya memfasilitasi koordinasi agar penyusunan program kewilayahan efektif. Badan tidak berkaitan langsung dengan pengerjaan fisik.
 
"Alhamdulillah, Gubernur Jabar menyelesaikan beberapa persoalan mendasar. Sebelumnya (rekomendasi BKSD) parsial sifatnya. Belum lagi bila penyusunan grand design kerjasama pembangunan di Jabodetabekjur, yang digagas beliau, rampung," ulas Asep lagi.
 
Desain utama kerjasama pembangunan dimaksud, menurut Asep, berupa pusat data untuk analisis perencanaan wilayah Jabodetabekjur. Pelaksanaan penyusunan grand design kerjasama pembangunan Jabodetabekjur berdasar pendekatan perencanaan participatory. BKSP berharap berbagai pihak (stakeholder) terkait, dalam menyiapkan bank data dan analisis permasalahan sesuai dengan ruang lingkup yang ditangani.
 
Secara umum terdapat tiga kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan menyusun grand design Yakni pemerintah pusat (kementerian dan lembaga), pemerintah daerah, serta BKSP Jabodetabekjur.
 
Pakar pemerintahan Prof. Dede mengingatkan bahwa pencapaian target-target besar BKSP efektif tercapai bila mindset birokrat yang terlibat di dalamnya mendukung. Jangan sampai ada birokrat yang setengah hati mengurusi proyek besar di luar wilayah administratifnya.
 
"Misalnya, bila Pusat Distribusi Agrobisnis dibangun di Kabupaten Karawang. DKI Jakarta memang tidak memperoleh tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara langsung. Namun, Jakarta memperoleh benefit lain, seperti berkurangnya potensi kemacetan dan sampah pasar," papar Prof. Dede menambahkan.
 
Terlepas berbagai capaian, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahan LPPM Unpad menegaskan bahwa revitalisasi peran dan organisasi BKSP Jabodetabekjur perlu dilakukan. Hal ini penting dilakukan, menurut Dede, sebab tantangan kawasan metropolitan raya Jakarta dan wilayah penyanggahnya semakin kompleks tahun demi tahun .
 

Revitalisasi
 
Rapat Paripurna BKSP Jabodetabekjur 2014 digelar di Hotel Grand Royal Panghegar, Kota Bandung, Kamis, 2 Oktober 2014. Sebelumnya, pada pagi, dilaksanakan rapat pleno yang diikuti para Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta sembilan sejawatnya di sembilan kabupaten/kota.
 
Pada rapat paripurna, hadir pula wakil pemerintah pusat yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan, serta tiga gubernur (DKI Jakarta, Jabar, dan Banten). Paripurna akan dipimpin Ketua BKSP Jabodetabekjur Ahmad Heryawan, yang juga Gubernur Jabar.
 
Sekretaris BKSP Jabodetabekjur Asep Sukarno memaparkan sejumlah agenda penandatangan kesepakatan kerjasama antara menteri, gubernur, dan bupati/walikota akan digelar dalam hajat rapat paripurna dimaksud.
 
Pertama, soal pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jabar.
 
Kedua, mengenai pembuatan sumur resapan di DAS Ciliwung dan DAS lain yang mengalir di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, masing-masing di Jabar.
 
Ketiga, menyangkut revitalisasi situ-situ di sepanjang DAS Ciliwung dan DAS lainnya yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, masing-masing di Jabar.
 
Keempat, terkait pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang di Atas Sungai Ciliwung antara Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jabar. Juga jembatan yang sama di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
 
Kelima, soal pembangunan perluasan jaringan angkutan massal berbasis jalan yang menghubungkan Jakarta dengan Kota Bogor di ruang milik Tol Jagorawi.
 
Keenam, mengenai pembangunan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di kawasan perbatasan Jabodetabekjur.
 
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahan Lembaga Penelitian Pengembangan Masyarakat LPPM Unpad Prof. Dede Mariana menyarankan pentingnya revitalisasi organisasi BKSP Jabodetabekjur. Dikatakan, badan lintas pemerintah provinsi ini ke depan sebaiknya dikomandani pejabat yang ditunjuk langsung presiden.
 
"BKSP sebaiknya dipimpin pejabat setingkat kementerian. Tidak perlu seorang menteri, tetapi berada di bawah presiden langsung. Persoalan yang dihadapi wilayah Jabodetabekjur kan tidak ringan, dan berkaitan langsung dengan Ibukota Negara," tandas Prof. Dede.
 
Pakar pemerintahan itu menambahkan perlunya diupayakan agar anggaran atas program yang digagas BKSP Jabodetabekjur berasal dari APBN.
 
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pun menandaskan gagasan yang sama. Menurut Aher, BKSP harus melakukan revitalisasi kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia (SDM).
 
Mengenai pendanaan, Aher mengusulkan agar BKSP mencari sumber yang sifatnya grand. "Selama pendanaan BKSP Jabodetabekjur berasal dari hibah atau patungan, siapapun yang menjabat ketua atau mengelola tidak akan berwibawa. Pada akhirnya koordinasi berjalan tidak efektif," tegas Ahmad Heryawan, ketua BKSP Jabodetabekjur periode 2011-2014.