Dorong Pengembangan Wisata, Keraton Perlu Bersinergi Dengan Berbagai Pihak

12 May 2017 | 1713 VIEWS

KOTA BANDUNG - Keberadaan Keraton atau Kerajaan di Nusantara saat ini dinilai penting dalam mempertahankan khasanah dan nilai budaya setiap daerah. Tak hanya itu, eksistensinya pun diharapkan mampu mendorong pengembangan wisata seni dan budaya karena memiliki nilai ekonomi tinggi.

Untuk itu, keraton di Nusantara perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah dimana keraton itu berada maupun dengan Pemerintah pusat dan pihak lainnya. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengungkapkan hal tersebut saat membuka Musyawarah Agung Keraton Nusantara ke-3 Tahun 2017 di Hotel Grand Preanger, Jl. Asia-Afrika Kota Bandung, Jumat (12/5/17).

“Kemitraan dengan Pemerintah Daerah masing-masing semestinya harus lebih baik. Kepariwisataan di era ekonomi kreatif saat ini diperlukan, karena cultural industry yang menjadi ruh kepariwisataan bukan hanya alam,” ungkap Demiz usai acara pembukaan Musyawarah Agung.

“Nah, fungsinya dari keraton tadi menjadi sangat penting saat ini. Karena ini cenderung penghasil devisa nanti tertinggi di Indonesia, pada saat migas, kelapa sawit, dan batu bara cenderung menurun,” tambahnya.

Lajut Demiz, keberadaan keraton sangat strategis dan potensial. Hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui wisata seni dan budaya. Terlebih lagi Indonesia memiliki banyak keraton yang masih eksis dengan ciri khasnya masing-masing. Menurut Demiz, eksistensi keraton merupakan kekayaan Nusantara yang harus dikembangkan dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Makanya saya berharap dirumuskan dalam Musyawarah Agung ini, mau kemana nih keberadaan keraton ini. Program apa dan kemitraan seperti apa yang harus dijalin dengan berbagai pihak,” pinta Demiz.

Sementara itu, Ketua Umum FSKN yang juga Sultan Keraton Kasepuhan Kacirebonan PRA Arif Natadiningrat dalam sambutan di acara pembukaan mengaku memang belum semua keraton di Indonesia bersinergi baik dengan Pemerintah Daerah. Menurut Arif hal ini tergantung pada situasi politik dan demokrasi di daerah.

“Tapi mudah-mudahan di Jawa Barat walaupun nanti berubah politiknya, pemimpinnya, tapi kita tetap bisa bermitra terus antara keraton dengan Pemerintah Daerah,” kata Arif.

Musyawarah ini digagas oleh Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN). Hadir sebanyak kurang lebih 250 peserta musyawarah yang terdiri dari para Sultan dan Raja dari Sumatera hingga Papua, serta peninjau. Agenda utama musyawarah ini yaitu pemilihan pengurus baru FSKN serta penyusunan program kerja.

Sebelumnya, Musyawarah Agung ini diawali dengan acara Seminar Budaya pada Kamis (11/5/17) kemarin. Selain itu, Sabtu (13/5/17) besok akan digelar pula Karnaval atau Pawai Budaya di sepanjang Jalan Asia-Afrika Kota Bandung. Karnaval ini tidak hanya diikuti peserta dari keraton atau kerajaan yang ada di Indonesia, namun juga keraton atau kerjaan dari beberapa Negara Asean, Asia, dan Afrika.

 

HUMAS JABAR