Da'i Diminta Berperan Ciptakan Suasana Politik Kondusif di Jabar

25 Apr 2017 | 2249 VIEWS
KAB. BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) melantik dan mengukuhkan Pengurus Majelis Da'i Jawa Barat (MDJ) Periode 2017-2020 di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hikmah Sumbersari, Kampung Sapan RT 07/07, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin malam (24/4/17). Dalam amanatnya usai pelantikan, Wagub Demiz meminta para Da'i ini ikut berperan serta dalam menciptakan suasana politik dan demokrasi yang kondusif dan damai di Jawa Barat.
 
Wagub Demiz mengungkapkan hal tersebut mengingat akan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Barat. Pilkada Serentak 2018 akan memilih 17 Pasangan Kepala Daerah dan Wakilnya di Jawa Barat, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, enam Pasangan Walikota dan Wakil Walikota (Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi, serta 10 (sepuluh) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis).
 
Melihat konstelasi tersebut, dapat dipastikan bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh Penyelenggara Pilkada dan seluruh stakeholders terkait Pilkada Serentak 2018 akan lebih besar dibanding dua gelombang Pilkada Serentak Jawa Barat sebelumnya, yaitu Pilkada Serentak 2015 yang digelar di delapan kabupaten/kota, serta Pilkada Serentak 2017 di tiga kabupaten/kota.
 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini Wagub Demiz menghimbau kepada para Alim Ulama, Kyai, Ustadz, para tokoh, dan segenap komponen masyarakat, khususnya jajaran Pengurus dan seluruh anggota MDJ agar bersama-sama berupaya memelihara iklim demokrasi yang penuh kesejukan dan kedamaian di Jawa Barat.
 
"Dalam kaitan Pilkada tadi saya berharap bagaimana para Dai menciptakan suasana kondusif. Jangan sampai terjadi -- soal pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati ini di bulan Juni (2018) nanti -- mengakibatkan lunturnya atau rengganggnya silaturahim diantara kita," pinta Demiz dalam sambutannya.
 
Menurut hasil Sidang Pleno KPU, Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 atau setelah Idul Fitri. Namun, untuk keputusan resminya akan menunggu ditetapkannya PKPU Tahapan Pilkada 2018. Artinya, ada beberapa tahapan Pilkada yang kemungkinan dilakukan pada Ramadhan, sehingga diperlukan sejumlah langkah antisipasi dan sikap toleransi yang tinggi dari semua pihak.
 
Poin krusial berikutnya terkait Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat adalah menyangkut KTP Elektronik. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB), agregat Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat ada 31,7 juta pemilih. Terdiri dari 16,08 juta pemilih pria dan 15,68 juta pemilih wanita dengan estimasi pemilih pemula sebanyak 61 ribu pemilih.
 
Pada sisi lain, masih terdapat sekitar 427 ribu warga Jawa Barat yang datanya tidak tunggal dan sebagian gagal rekam. Penduduk yang datanya masih dalam proses penunggalan sekitar 808 ribu orang, serta penduduk yang masih belum melakukan perekaman sekitar 1,37 juta orang.
 
Selain Pilkada, hal lain Demiz menekankan pada kesempatan ini, para Da'i agar bisa memperkuat materi dakwah untuk membangun kesadaran umat Muslim. Demiz mencontohkan perlawanan terhadap hoax, yaitu berita sampah, berita palsu, ataupun berita bohong, termasuk berita palsu yang tidak menutup kemungkinan akan banyak beredar di tahun politik. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara lebih bijak dan senantiasa mengedepankan sikap Tabayyun, yaitu check and recheck terhadap berita-berita yang beredar, terutama di media sosial. Untuk memerangi hoax ini juga dapat meneladani sifat-sifat kenabian pada diri Rasulullah, yaitu: Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah.
 
Selain itu, kata Demiz perlu juga diperkuat materi dakwah tentang ajakan kepada masyarakat untuk terus membangun kepedulian dan budaya gotong royong umat Muslim dalam rangka memelihara lingkungan. Masyarakat harus disadarkan bahwa berbagai bencana alam yang melanda sejumlah daerah, merupakan akibat dari rusaknya alam yang disebabkan oleh ulah manusia.
 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah berupaya mengembangkan desa berbudaya lingkungan atau ecovillage di sejumlah desa di Jawa Barat, terutama di sekitar DAS Citarum. Untuk itu, para Da'i diharapkan bisa mengajak seluruh komponen masyarakat Muslim untuk bersama-sama menghadirkan komitmen dan aksi nyata dalam menumbuhkan 4 (empat) aspek perilaku masyarakat berbudaya lingkungan, yaitu aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan spiritual.
 
"Salah satu langkah konkrit yang bisa kita lakukan, yaitu dengan gerakan 'Lima Tidak' yang terus kita kampanyekan. Tidak Menebang Pohon di hulu sungai, Tidak Membuang Limbah Ternak ke sungai, Tidak Membuang Limbah Rumah Tangga ke sungai, Tidak Membuang Limbah Industri ke sungai, dan Tidak Membuang Sampah apapun ke sungai," pungkas Wagub.
 
HUMAS JABAR