Cegah Kekerasan, Netty Tawarkan Gagasannya Pada Bengkulu

25 Apr 2017 | 2302 VIEWS


BENGKULU -- Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah (Salimah) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Bengkulu, menyelenggarakan  Talkshow Peringatan Hari Kartini Tahun 2017 bertajuk "Pengasuhan dan Perlindungan Anak", di Aula Bappeda Provinsi Bengkulu Jl. Pembangunan No.1, Kota Bengkulu, Senin (24/04/2017).

Ketua Pengurus Wilayah​ Salimah Bengkulu Syafnizar mengatakan pihaknya sengaja mengundang Jawa Barat sebagai narasumber tunggal karena dinilai paling relevan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ia pun mengundang peserta dari seluruh perwakilan organisasi perempuan di Bengkulu, dengan harapan akan menjadi perpanjangan tangan penyampaian informasi terkait  pengasuhan dan perlindungan anak kepada masyarakat anggotanya.

"Kami berharap acara ini akan menghasilkan sebuah pemikiran dan konsep yang disepakati bersama dan diterapkan sesuai bidang (organisasi) masing-masing." ungkap Syafnizar.

Bukan tanpa alasan PW Salimah mengangkat tema ini. Kasus gadis Y yang menjadi korban perkosaan massal anak-anak di bawah umur, masih menjadi pukulan sekaligus duka mendalam bagi Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas P3APPKB Bengkulu Forita Ramadani Wati menyebutkan sepanjang tahun 2016, ada 653 kasus kekerasan yang dilaporkan terjadi di Bengkulu, dan 60% diantaranya melibatkan anak-anak sebagai korban. Menurut Forita, banyaknya kasus pernikahan dini, kekerasan seksual hingga penjualan anak merupakan efek tingginya angka kemiskinan di Bengkulu.

"326.000 dari 2,2 juta penduduk Bengkulu tergolong miskin. Indeks kemiskinan Bengkulu tertinggi keenam di Indonesia dan tertinggi kesatu di Sumatera." tukas Forita.

"Ada sekitar 24.600 rumah tangga miskin dengan kepala keluarga seorang perempuan. Ini semakin menyulitkan mereka untuk mandiri," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan memaparkan, kemiskinan masyarakat yang memicu tingginya angka kekerasan bukan hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga miskin wawasan dan pengetahuan, serta miskin nilai agama. Hal tersebut menjadikan orangtua sangat otoritatif, selalu menggunakan bahasa kekuasaan dan hukuman sebagai alat untuk mengatur anaknya. Inilah yang membuat anak mengalami fenomena BLAST (Bored, Lonely, Angry, Stress, dan Tired), dan menjadikannya rentan menjadi korban kekerasan.

Sebagai salah satu solusi, Netty menawarkan gagasannya untuk menerapkan sistem multilevel marketing (MLM) dalam menangani kekerasan. Netty menegaskan, penanganan kekerasan membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, organisasi sosial, juga masyarakat.

Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai upline, kemudian institusi pendidikan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai downline yang bertugas mensosialisasikan gerakan-gerakan dan program-program pencegahan kekerasan kepada masyarakat luas. Dengan demikian menurut Netty, seluruh lapisan masyarakat dapat terjangkau dan lebih melek informasi, khususnya terkait kekerasan. Netty juga sangat mengapresiasi masukan-masukan dari peserta talkshow yang inginkan adanya pemetaan masyarakat, sehingga dapat dibagi tugas antar organisasi untuk saling bersinergi menjangkau seluruh masyarakat di daerahnya masing-masing.

"Saya yakin jika bisa bekerja ke kelompok-kelompok​ masyarakat tingkat kecamatan atau desa dan dusun, maka akan makin banyak masyarakat yang akan tercegah dari kekerasan. Ini penting, karena jangan sampai masyarakat mengenal kata kekerasan setelah menjadi korban," papar Netty ditemui pers usai acara.

Untuk tingkat institusi pendidikan, Netty mengungkapkan bahwa pengalih kelolaan SMA dan SMK Negeri ke pihak provinsi dapat dimanfaatkan untuk merangkul siswa-siswi dan mensosialisasikan mereka akan bahaya ancaman kekerasan. Sedangkan untuk SD dan SMP, Netty menghimbau agar pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dapat menitipkan pesan-pesan cegah kekerasan pada seluruh kepala sekolah, untuk disampaikan pada saat upacara sekolah.

"Yang jadi kewenangan pemerintah provinsi hanya SMA dan SMK, bagaimana dengan SD dan SMP? Kita bisa bilang ke kepala dinas pendidikan, himbau pada setiap kepala sekolah SD dan SMP agar di setiap pembinaan di hari senin, sampaikan pesan-pesan tersebut pada para siswa," tegas Netty.

"Meski tidak mudah, tapi kerjasama antar sektoral ini penting adanya," pungkasnya.

 

HUMAS JABAR